 |
| Penjabat Bupati Klungkung, Nyoman Jendrika, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun 2025 menegaskan pentingnya menjaga sumber PAD. |
INIBALI.COM- Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kendala utama bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menjalankan program pembangunan. Penjabat Bupati Klungkung, Nyoman Jendrika, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun 2025 menegaskan pentingnya menjaga sumber PAD, seperti pendapatan dari pajak reklame, pajak hotel dan restoran, serta pendapatan dari parkir, untuk mendukung pembangunan.
"Dalam menangani berbagai persoalan, terutama sampah, Kabupaten Klungkung memerlukan alokasi dana yang cukup besar. Jika ada alokasi sebesar 15 miliar, persoalan sampah bisa diselesaikan," ungkap Pj. Bupati Nyoman Jendrika, Senin (1/4/24).
Selain sampah, infrastruktur yang belum memadai menjadi isu strategis pada 2025. Banyak jalan menuju destinasi investasi yang rusak, serta infrastruktur pelayanan air minum yang belum optimal, terutama di kepulauan Nusa Penida dibandingkan dengan daratan Klungkung.
Tingkat kemiskinan yang tinggi, mencapai 5,6% pada tahun 2023, menjadi perhatian serius dalam Musyawarah ini. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klungkung pada tahun yang sama masih di bawah rata-rata Bali, menempatkannya pada peringkat tujuh dari sembilan kabupaten/kota di Bali.
Musyawarah ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Perwakilan Bappeda Provinsi Bali, Kepala Badan Pusat Statistik, anggota FORKOMPINDA Kabupaten Klungkung, Pengelingsir Puri Klungkung Ida Dalem Semaraputra, para asisten dan staf ahli Bupati, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Upaya bersama dari semua pihak diperlukan untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Klungkung.(nik)
