Pemimpin Jaringan dan Layanan BNI Kantor Wilayah Bali Nusra Hasan Ashari mengatakan BNI memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang bergerak di bidang pangan yang termasuk dalam sektor pertanian, perkebunan maupun peternakan.
"BNI sendiri cukup agresif dalam mendistribusikan Kartu Tani di Bali. Hingga pertengahan Januari 2018, jumlah Kartu Tani yang sudah tercetak sebanyak 933 kartu," katanya di sela-sela penyerahan kartu tani kepada petani Subak Pulagan, di Balai banjar Manukaya Anyar, Tampaksiring, Gianyar, Jumat (12/1/2018).
Pada kesempatan itu BNI memaparkan berbagai program di sektor pertanian seperti Kartu Tani, KUR Tani (Kredit Usaha Rakyat sektor pertanian) serta Agen46 di hadapan ratusan peserta yang berasal dari instansi pemerintah terkait, BUMN terkait serta kelompok/asosiasi pertanian lainnya. Ikut hadir Plt Sekda Gianyar Made Gde Wisnu Wijaya.
Menurut Hasan untuk memperluas penyaluran Kartu Tani pada 2018, BNI telah mempersiapkan infrastruktur untuk pendistribusian di beberapa daerah lainnya termasuk Provinsi NTB dan NTT.
Sebelumnya pada November dan Desember 2017, BNI juga telah menggelar uji coba penggunaan Kartu Tani untuk pembelian pupuk bersubsidi di Subak Toya Hee Kabupaten Klungkung dan Subak Umadesa di Kota Denpasar. BNI menjadikan Kartu Tani sebagai sarana pemberian layanan perbankan yang lebih lengkap bagi para petani, termasuk salah satunya untuk mendapatkan pembiayaan KUR Tani.
BNI Kartu Tani merupakan kartu debit yang juga digunakan untuk penyaluran bansos & subsidi serta berfungsi sebagai kartu tabungan dan dompet/e-wallet (Combo) untuk belanja. Manfaat Kartu Tani lainnya adalah sebagai database petani yang akurat, dimana digunakan sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi pada agen pupuk. Dengan Kartu Tani maka distribusi pupuk bersubsidi dapat lebih terkontrol karena akan tercatat secara real time-on line dan dapat dipantau melalui sarana Dashboard yang telah disediakan.
Hasan menjelaskan potensi pembiayaan di sektor pangan masih sangatlah besar karena merupakan sektor riil yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Penyaluran pembiayaan BNI khususnya di sektor kredit kecil melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bali mencapai Rp310 miliar pada 2017.
BNI dengan pertumbuhan yang agresif akan secara aktif menyalurkan kredit ke sektor pertanian baik secara perorangan maupun melalui pola cluster, baik itu cluster petani yang berada dalam satu kawasan maupun cluster karena kesamaan jenis komoditas.
“KUR Tani akan sangat membantu para petani diantaranya untuk menutupi biaya pengolahan lahan, pembelian pupuk ataupun obat-obatan untuk meningkatkan produktivitas hasil tanam mereka,” ungkapnya
Kata Hasan BNI juga mensinergikan Program Kartu Tani dan KUR Tani dengan Program Laku Pandai melalui keberadaan Agen46, sehingga masyarakat di pedesaan dapat lebih mudah dalam mengakses kebutuhan transaksi perbankan dan kebutuhan lainnya seperti setor tunai, transfer, pembayaran listrik/token PLN, pulsa, dll.
Ke depan bank ini akan bekerja sama dengan Rumah Pangan Kita (Bulog) serta Agen/Kios Penyalur Pupuk (PT Pupuk Indonesia/Pupuk Kaltim, Petrokimia Gresik, dll) untuk melengkapi layannnya sebagai Agen46 BNI.
Berbagai program dan dukungan yang diberikan oleh BNI tersebut diharapkan dapat mewujudkan terbentuknya sentra-sentra pangan baru sehingga dapat menciptakan kestabilan harga pangan.
“Jika ketahanan pangan tercapai maka harga akan menjadi stabil dan secara otomatis akan menurunkan inflasi,” lanjutnya.
Secara khusus BNI sebagai agent of development mendukung penuh program-program Pemerintah yang memberikan perhatian sangat besar kepada sektor pertanian. “Apabila Kartu tani dapat tersalurkan, maka dengan sendirinya subsidi pupuk akan terdistribusi secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu dan tepat harga,” ujarnya.
Plt Sekda Gianyar Made Gde Wisnu Wijaya mengatakan subak ini dipilih karena merupakan salah satu warisan budaya dunia yang ditetapkan Unesco, tapi ke depan akan menyasar seluruh petani yang ada di wilayah kabupaten tersebut.
“Pemberian kartu ini merupaka upaya pemerintah mendorong dan memfasilitasi para petani untuk memanfaatkan peluang kemudahan mendapatkan pelayanan dalam proses produksi pertanian,” katanya.(wan)
