DENPASAR (inibali.com) - Masyarakat Sanur tak mau di beri harapan palsu Masyarakat Sanur tetap menggelar demo saat soft opening Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM). Demo ini digelar kendati Gubernur Made Mangku Pastika dan Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta akan memprioritaskan jatah pekerja.
Ketua Yayasan Pembangunan Sanur (YPS), IB Gede Sidharta Putra menjelaskan, ribuan warga yang datang ke RSBM tak bisa dicegah. Masyarajat sudah jenuh dengan janji-janji pemerintah yang mengatakan akan memenuhi tuntutan minimalnya 10 persen tenaga kerja di RSBM tersebut.
Komitmen dari pimpinan daerah tersebut kata Sidharta, baru sebatas kata-kata. Pemerintah tak mau melakukan pernyataan tertulis. Bahkan janji pimpinan daerah akan bertemu langsung masyarakat juga dibatalkan.
"Kami sudah berkali-kali melakukan pertemuan. Jika dihitung hingga sekarang sudah 10 kali pertemuan tapi tidak ada kesepakatan resmi hitam di atas putih. masyarakat sudah capek dengan janji-janji pemerintah. Yang kami harapkan sekarang ini bukan janji saja tetapi ada realisasi hitam di atas putih," kata Sidharta.
Pemerintah daerah dalam hal ini gubernur Bali, berjanji memberikan jatah tambaha 40 orang pada 2018 mendatang. Jatah ini merupakan tambahan dari sebelumnya 22 orang, sehingga total menjadi 62 orang. "Yang diinginkan warga adalah melihat langsung bukti perjanjian itu. Karena selama ini kan janji saja tanpa ada hitam diatas putih, pada kenyataannya warga kami hanya diterima 3 orang saja," kata Sidharta.
Menurutnya kekecewaan juga terjadi akibat pimpanan daerah tak mau bertemu dengan masyarakat. Ada empat poin yang merupakan hasil kesepakatan pemerintab dengan YPS yakni dalam poin pertama Bahwa Kebijakan Pemprop hanya dikeluarkan oleh Gubernur. Kedua, Tidak boleh ada kesepakatan persentase SDM di RSBM karena RSBM adalah Rumah Sakit yg memiliki kekhususan SDM yg harus sesuai kompetensi dan persyaratan profesionalitas.
Ketiga, Gubernur memahami aspirasi masyarakat Sanur, untuk itu pada anggaran perubahan ini disiapkan 19 formasi SDM dari Sanur. Sisanya Tahun 2018 Gubernur menyiapka 40 formasi Satpam dari Sanur asalkan bersedia dilatih khusus satpam.
Sedangkan usulan tenaga kesehatan tahun 2018 harus mengikuti pola seleksi agar sesuai kompetensinya. Keempat, Gubernur minta agar tidak ada demo ke RSBM. "Poin pertama dan kedua kita kita tidak bisa mendapatkan hak sebagai pemilik wilayah Sanur," ujarnya. (wid)
