Gerakan Protes Masyarakat Sanur Mulai Masif

Rabu, 25 Oktober 2017 : 17.06



DENPASAR (inibali.com) -Masyarakat Sanur tampaknya sudah kehilangan kesabaran. Setelah mendatangi langsung Rumah Sakit Bali Mandara, Selasa (24/10/2017) lalu, gerakan protes masyarakat Sanur mulai masif. Spanduk  yang berisi kekecewaan terhadap manajemen dan pemerintah propinsi mulai terpasang di sejumlah titik.

Sejumlah spanduk telah pasang di depan RS Bali Mandara. Tulisan spanduknya pun beragam, salah satunya bertuliskan, "Tanah ini milik leluruh kami, kenapa orang lain yang menikmati". Pemasangan spanduk-spanduk protes akan terus bertambah.

Bukan hanya spanduk, pihak desa adat dan dinas di Sanur pun telah melakukan paruman (pertemuan). Pengumuman yang berkop lembaga di Sanur tersebut berisi gerakan untuk berkumpul yang dikoordinir masing-masing kelian. Masyarakat Sanur akan bergerak serentak dengan komando suara kentongan (kulkul) pada pukul 07.00, Sabtu (28/10/2017) berbarengan dengan peresmian RS Bali Mandara.

Kekecewaan ini tak lepas dari diabaikannya komitmen dan aspirasi masyarakat Sanur, yang meminta jatah pekerja di RS Bali Mandara. Jumlah tenaga kerja di RS bertaraf internasional tersebut lebih dari 500 orang. "Kami hanya minta 10 persen saja, karena kami di Sanur punya aturan investasi untuk melindungi kepentingan masyarakat Sanur," ujar Ketua Yayasan Pembangunan Sanur, Ida Bagus Gede Sidharta Putra," Rabu (25/10/2017).

Rumah Sakit yang menelan anggaran sekitar setengah triliunan tersebut berada di wilayah Sanur. "Kami tak tau harus bicara apa lagi kepada pemerintah. Masyarakat kami benar-benar kecewa. Kami sudah memberikan dukungan dan fasilitas atas pembangunan RS Bali Mandara. Tapi kok masyarakat Sanur dipermainkan," ujar Pemilik Santrian Group ini.

Ia pun mengatakan, gerakan masyarakat desa Sanur menjadi masif. Bagi mereka saat ini bukan sekedar kuota tenaga kerja, namun lebih pada kekecewaan karena merasa dilecehkan. "Apa arti rekomendasi yang selama ini disepakati dengan pemerintah," ujarnya.

Ia pun tetap berharap ada etikat baik dari pemerintah agar ada solusi. Jika tidak tentu bisa dibayangkan jika 19.000 warga Sanur demo di jalur Utama tersebut. Kemacetan panjang dipastika  terjadi. Bukan itu saja, operasional RS pun akan tersandung konflik dengan masyarakat. *