REI Bali Minta FLPP Rp 200 Juta

Rabu, 03 Mei 2017 : 14.51



DENPASAR (inibali.com) - Mendapatkan rumah sederhana bersubsidi di Denpasar sudah tak mungkin. Bahkan rumah murah ini pun sulit didapat di daerah penyangga (Tabanan dan Gianyar). Para pengusaha properti pun meminta pemerintah menaikan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi Rp 200 juta.

"Kita tak akan bisa membangun rumah sederhana bersubsidi dengan harga Rp 141 juta di daerah penyangga. Padahal rumah jenis ini yang sangat diperlukan masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ketua Real Estate Indonesia (REI) Bali, Pande Agus Permana Widura, Selasa (2/5/2017) di Warung Mina Renon. Hadir juga  sejumlah pengurus REI Bali 2017-2020

Dikatakan, tingginya harga tanah di Bali serta keterbatasan lahan saat ini menjadi kendala membangu rumah rakyat bersubsidi. Pihaknya akan segera melobi pihak pusat agar menaikan FLPP. Dibeberapa daerah kenaikan FLPP ini sudah dilakukan. "Kita akan minta pemerintah menaikan FLPP menjadi Rp 200 juta. Sehingga kami bisa menyediakan rumah bersubsidi di daerah penyangga seperti Gianyar dan Tabanan," sebutnya.

Selama ini program rumah rakyat bersubsidi di Bali baru bisa dilaksanakan di sejumlah wilayah, seperti Singaraja, Negara dan Karangasem. Sekitar 2.000 rumah bersubsidi telah dibangun dibeberapa wilayah. "Masyarakat yang paling perlu rumah murah ini ya di daerah penyangga, makanya kami berharap pusat bisa menaikan FLPP tersebut," imbuhnya.

Dalam kesempatan itupun ia menyinggung mengenai apartemen hunian alias rumah susun. Ia berharap pemerintah daerah mulai memikiran kebijakan mengenai apartemen hunian. "Kebijakan apartemen hunian sudah harus kita lakukan mengingat lahan di Bali makin sempit sehingga harga rumah bisa terjangau," imbunya.

Mantan Ketua DPP REI Bali I Gusti Made Aryawan dalam kesempatan tersebut juga menyoroti beberapa hal yang menjadi pekerjaan bersama pemerintah dan REI. Ia berharap ada ketegasan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi. 

Ia menyebut masih banyak terjadi pungutan liar yang sangat memberatkan. "Kita minta pemerintah tegas baik mengenai kebijakan dan penegakan atuan, sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif," sebut Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Daerah REI Bali ini. (wid)