Setya Novanto Mundur, Pimpinan DPR Diusulkan Kocok Ulang

Kamis, 17 Desember 2015 : 09.34
Setya Novanto bersama calon presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu.(Foto: Google)
JAKARTA (inibali.com) - Setelah Setya Novanto mengundurkan diri, Rabu (16/12/2015), dari jabatan Ketua DPR RI lantaran kasus dugaan pelanggaran etik yang membelitnya, anggota parlemen mulai memperbincangkan siapa penggantinya.

Anggota DPR RI dari PDIP, TB Hasanuddin mengusulkan agar dilakukan kocok ulang pimpinan DPR RI pascamundurnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI.

"Sekarang bagaimana setelah pimpinan DPR vacum? Saran saya sebaiknya segera kocok ulang sesuai dengan logika sehat dalam berbangsa dan bernegara," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (17/12/2015).

Kata dia UU MPR, DPR, DPF dan DPRD (MD3) 2014 adalah sebuah bentuk "penghinaan" terhadap demokrasi dan sekaligus pelecehan terhadap kedaulatan rakyat.

"UU MD3 2014 adalah produk rekayasa yang saya nilai merusak logika sehat dan tatanan kehidupan berdemokrasi. Benar-benar tidak masuk akal," ujar dia

Anggota Komisi I DPR RI itu menambahkan, ibarat pertandingan lari marathon, juaranya siapa, yang paling duluan masuk finish, dan selanjutnya sesuai urutan masuk ke 2, ke 3 dan seterusnya.

"Adalah sangat aneh bila kemudian pemenangnya diundi dari sebagian peserta lomba marathon tersebut, peserta paling buncit malah dapat juara ke 2 , sementara pelari yang masuk paling duluan malah tidak dapat medali apapun . Ini benar-benar ironis dan sekali lagi merupakan pelecehan terhadap kedaulatan rakyat," sebutnya.

Polittik adalah seni, tapi politik bukan berarti segala macam cara licik dipakai untuk menyisihkan rivalnya. Ada etika didalamnya dan tetap ada peradaban dalam kehidupan berpolitik.

"Sekarang dengan situasi politik yang sangat jauh berbeda, dimana posisi partai Demokrat sudah menempatkan posisinya yang berbeda, kemudian disusul PAN yang mendukung pemerintah, sementara PPP dan Golkar masing-masing sudah menjadi 2 kubu, sudah saatnya DPR kembali ke akal sehat," ungkap politisi asal Jawa Barat itu.

"Saya sarankan segera saja berkumpullah para ketua umum partai dan segera membuat kesepakatan waras, kemudian segera memerintahkan fraksi-fraksinya mengamandemen MD3 2014, setidaknya seperti MD 2009 yang lebih logis dan lebih waras. Setelah MD3 selesai diamandemen, segera isi unsur pimpinan dan alat kelengkapan dewan dengan orang-orang yang lebih kredible. Insya Allah kinerja DPR akan bangkit kembali," kata TB Hasanuddin.(Antara/wan)