Jusuf Kalla, Demokrasi Tak Bisa Ditegakkan Dengan Kekerasan

Kamis, 10 Desember 2015 : 18.00


Merebaknya kasus terorisme seperti di Perancis serta pergerakan radikal seperti ISIS, merupakan sebuah contoh gagalnya pelaksanaan demokrasi. Gerakan ISIS yang muncul di Negara Irak dan Syria adalah menegakkan demokrasi dengan menggunakan cara cara kekerasan.

Demokrasi tidak bisa ditegakkan dengan kekerasan melainkan harus ditegakkan dengan cara cara yang demokratis dan diperlukan kebersamaan dalam mewujudkannya. Demikian disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesi Jusuf Kalla dalam sambutannya saat membuka Bali Demokrasi Forum (BDF)  ke-8 di Bali Nusa Dua Convention Centre, Kamis (10/12/2015).

Lebih lanjut Jusuf Kalla menyampaikan bahwa demokrasi bukanlah sebagai sebuah tujuan, melainkan sebuah cara dalam mencapai tujuan. Ditegaskan tujuan demokrasi untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera.

Dalam ajang BDF  kali ini yang bertajuk “Democracy and Effective Public Governance” ini Wapres berharap masing-masing negara peserta dapat saling bertukar pikiran serta sebagai ajang menyimak pengalaman  pelaksanaan demokrasi dari masing-masing negara. "Tidak ada copy paste dalam pelaksanaan sebuah demokrasi, semua akan tergantung pada keunikan masing masing tempat,” imbuhnya.

Demikian pula halnya dengan Indonesia yang sudah sekian kali mengalami perubahan sistem demokrasi dari demokrasi  parlementer, demokrasi terpimpin dan demokrasi terbuka. Ia juga menggarisbawahi pelaksanann demokrasi ekonomi yang  sejalan dengan demokrasi dalam bidang politik.

Dalam konferensi yang dihadiri 89 negara ini Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang mendampingi Wapres Jusuf Kalla dalam sambutan secara lisannya menyambut baik penyelenggaraan  BDF kali ini. Pastika berharap pelaksanaan BDF yang digagas oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono akan membawa pengaruh yang sangat baik bagi warga Bali dan Indonesia. Bagi Bali perdamaian dan  demokrasi merupakan hal yang utama  dan ia  yakin hasil dari BDF akan memberi manfaat serta sangat berguna bagi masyarkat Bali.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menuturkan bahwa terdapat 89 negara dan tiga organisasi internasional hadir di acara ini. berbagai hal akan dibahas seperti, terorisme, dan juga kekerasan pada wanita dan anak-anak. Selain itu peperangan di beberapa negara harus segera diselesaikan disamping masalah para migran yang  juga harus segera diatasi. *(wid)