JAKARTA(inibali.com) - Puluhan juta keluarga di Indonesia tak memiliki rumah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat ada 25 juta keluarga di Indonesia tak bisa beli rumah. Diperkirakan mayoritas pembelian rumah menggunakan fasilitas kredit.
Direktur PT Bank Tabungan Negara (BTN) Mansyur S Nasution mengusulkan agar masyarakat mudah memiliki rumah, sebaiknya pemerintah mengatur ulang ketentuan soal besaran uang muka alias Down Payment (DP) Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Bank Indonesia (BI) sebenarnya telah melonggarkan kebijakan Makroprudensial dalam bentuk peningkatan Rasio Loan to Value (LTV) atau Rasio Financing to Value (FTV) untuk kredit properti dan penurunan uang muka untuk kredit kendaraan bermotor. Uang muka untuk rumah pertama yang sebelumnya 30% diturunkan menjadi 20%. Namun demikian penurunan DP ini pun masih dianggap berat oleh masyarakat.
"Saya usulkan, khusus untuk rumah tangga yang ingin membeli rumah pertama, artinya mereka belum pernah punya rumah sama sekali itu untuk dibebaskan uang muka. Jadi mereka bisa dapat KPR tanpa uang muka," ungkapnya saat diskusi soal program 1 juta rumah di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (9/1/2015).
Menurutnya, pembebasan uang muka tersebut diharapkan bisa menjadi solusi di tengah kelesuan ekonomi yang terjadi saat ini. Usul pembebasan uang muka bagi pembelian rumah pertama ini menurutnya wajar bila diterapkan di Indonesia.
Dikatakan, kalau rumah kedua, ketiga dan seterusnya boleh diatur ketat, karena memang condong untuk spekulasi. Tapi kalau rumah pertama kan itu mereka benar-benar butuh untuk ditinggali, sementara kemampuan mereka secara ekonomi masih terbatas. *wid
