Wagub Sudikerta Bertemu Tokoh Masyarakat Sanur

Rabu, 25 Oktober 2017 : 21.33

Pertemuan Wagub Ketut Sudikerta dengan tokoh masyarakat Sanur, Rabu (25/10/2017)

*Realisasi Kuota 10 Persen Bertahap

DENPASAR(inibali.com) - Wakil Gubernur Bali didampingi Direksi Rumah Sakit Bali Mandara, menerima para tokoh masyarakat Sanur, Rabu (25/10/2017). Pertemuan ini sebagai kelanjutan pertemuan Wabup yang batal sehari sebelumnya akibat harus ke Jakarta, Selasa (24/10/2017). Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta berjanji merealisasikan kuota 10 persen pekerja secara bertahap.

Pertemuan yang berlangsung dari pukul 17.00 Wita hingga 19.45 Wita tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Yayasan Pembangunan Sanur (YPS) IB Ida Bagus Gede Sidharta Putra, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar I Wayan Mariyana Wandira, bersama tokoh masyarakat Sanur. Hadir juga Kepala Dinas Kesehatan Proinsi Bali, I Ketut Suarjaya bersama jajarannya. 

Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan untuk menjawab semua tuntutan dari warga Sanur. Mereka menuntut haknya agar pemerintah memberikan jatah tenaga kerja warga lokal Sanur. Tuntutan tersebut dikabulkannya karena warga Sanur berhak mendapatkan haknya yang dijanjikan sebelumnya.

Dikatakan, realisasi penerimaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan. "Kami sepakat untuk memberikan 10 persen itu, namun secara bertahap. Yang sekarang kita berikan dulu 19 plus 3 yang sudah masuk saat ini. Sisanya nanti pada penerimaan selanjutnya," kata Sudikerta. 

Lanjutnya, dengan kesepakatan itu, ia berharap tidak perlu lagi penyampaian aspirasi warga Sanur melalui demo. Ia khawatir pengerahan masa ke RS Bali Mandara yang nantinya dapat mengganggu sektor pariwisata. "Kesepakatan sudah kami tuntaskan, dan saya harap tidak ada lagi pengerahan massa ke sini (RS Bali Mandara, red). Kan itu pastinya akan berpengaruh pada masyarakat. Nanti, katanya sih mau diarahkan ke Pantai Mertasari. Nanti saya hadir di sana saja," jelas 

Ketua YPS, IB Ida Bagus Gede Sidharta Putra, menyambut baik  kesepakatan dan komitmen Wagub tersebut. Warga Sanur selaku pemilik Wilayah berhak mendapatkan haknya terhadap penerimaan tenaga kerja lokal Sanur. "Kami sangat mengapresiasi respon dan komitmen Pak Wagub untuk masyarakat Sanur," ujarnya.

Kendati tuntutan warga Sanur sudah disetujui oleh pemerintah, pihaknya tetap akan melakukan penyampaian aspirasi. Pihaknya tidak bisa menghentikan rencana pengerahan massa. "Kami tetap melakukan penyampaian aspirasi karena masyarakat sudah siap kami kerahkan. Namun untuk penyampaian aspirasinya kami alihkan ke Pantai Mertasari," kata Sidharta. 

Dikatakan, pada saat massa berkumpul di Pantai Mertasari, Wagub akan menyampaikan langsung kepada warga hasil dari pertemuan tersebut. Selain menemui warga, Wagub Sudikerta juga dituntut untuk menandatangani langsung surat kesepakatan di depan warga. "Ya nanti juga ada surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh pak Wagub didepan Warga kami. Kami harap juga seluruh Bendesa bisa meredam aksi yang sempat panas dengan mengurangi massa yang sebelumnya diprediksi mencapai 19.000," jelas Sidharta.

Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, dari Fraksi Golkar , I Wayan Mariyana Wandira, mengatakan sudah sepatutnya hak itu di terima oleh warga Sanur. Namun kata dia, kesepakatan ini tidak bisa langsung diterima secara penuh sebelum ada kesepakatan tertulis dari pemerintah. "Iya ini perjuangan warga pemilik wilayah. Ini hak mereka sudah sewajarnya mereka dapatkan. Tetapi kita tidak langsung sepakat sebelum ada perjanjian tertulis. Maka dari itu kita beri waktu pemerintah untuk mengurus surat-surat yang diperlukan untuk kesepakatan ini," kata Wandira. (wid)

Saat ini 0 komentar :