Serangkaian dengan Dies Natalis Universitas Udayana (Unud) yang ke 55, Jumat (22/9) dilaksanakan seminar Bhakti Desa III 2017. Bertempat di gedung Widya Sabha kampus setempat, seminar yang digelar oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dihadiri oleh Kepala Desa/Perbekel dan Bendesa Adat se- Bali. Dengan mengambil tema "Bersama Unud membangun Desa melalui pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan dan keutuhan NKRI", seminar ini dibuka secara resmi oleh Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.
Menteri Eko Putro Sandjojo dalam sambutannya mengatakan, pujiannya terhadap reakisasi dana desa di Bali. Menurutnya, Bali sangat berhasil dalam penyerapan dana desa. Seperti penyaluran dana desa tahap pertama tahun ini, penyerapannya sudah mencapai 100 persen. "Selain penyaluran tahap pertama, penyerapan dana desa untuk tahap kedua juga sangat berhasil yang sudah mencapai 100 persen," ucapnya.
Diakuinya, Desa di Bali termasuk yang patut dicontoh di Indonesia. Karena menurutnya, di Bali tahun lalu sudah tidak ada lagi Desa tertinggal. Pihaknya berharap hal ini bisa dicontoh oleh desa-desa lain di seluruh Indonesia. "Mudah-mudahan hasil dari seminar ini bisa disebarkan ke seluruh Desa di Indonesia, untuk dijadikan acuan, bagaimana Desa di seluruh Indonesia bisa belajar dari kesuksesan yang diraih Desa-desa di Bali," harapnya.
Rektor Unud, Dr.dr. A.A. Raka Sudewi, Sp. S (K), latar belakang dilaksanakan seminar ini yaitu sebagai wujud nyata implementasi dari Tri Dharma perguruan tinggi, yakni pengabdian masyarakat dalam mendukung percepatan tercapainya pembangunan nasional untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, seminar ini juga sebagai upaya untuk mengupas persoalan-persoalan yang masih ada dalam penyaluran dana desa.
Dikatakannya, wujud nyata pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang diwujudkan dalam bantuan dana Desa diharapkan mampu membangun sumber daya desa untuk membangun kemandirian bangsa melalui pembangunan dari Desa. Untuk memastikan program tersebut berjalan baik, diperlukan lebih banyak pendampingan dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan/bantuan desa yang sangat besar. Selain itu, harus berkomitmen terhadap penggunaannya yang dituangkan melalui penyusunan RPJM.
Sementara, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika dalam sambutannya, sangat mendukung seminar ini sebagai upaya untuk menyatukan langkah dan pemikiran dalam menghadapi dinamika pemerintahan dan pembangunan. Terutama untuk memantapkan implementasi dari program Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.
Menurutnya, pembangunan daerah dan desa ini memang menjadi prioritas pembangunan nasional. Bahkan pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana yang besar bagi pembangunan desa. Begitu juga dukungan anggaran dari Provinsi dan Kabupaten.
Namun, ditambahkan Pastika, ketersediaan dana ini apabila dikelola dengan baik, maka akan mendorong akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyaranat. Sementara disisi lain, pengelolaan anggaran ini juga berpotensi terjadi penyimpangan. Hal itu bisa terjadi apabila aparat desa tidak paham ketentuan yang mengaturnya. "Sudah banyak aparat desa yang berurusan dengan masalah hukum. Tentu kita tidak ingin hal tersebut kembali terjadi sehingga dapat menghambat pembangunan secara menyeluruh," ujarnya. (*)
